Program Studi Ilmu Pemerintahan

LOGOS IP UMM. (Foto:Istimewa) Dipenghujung akhir tahun 2019, Jurnal LOGOS IP UMM resmi terakreditasi. Hal ini berdasarkan keputusan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jende selengkapnya

Prodi IP UMM Sukses Gelar Simposium Nasional Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0 Malang, 9/12/19 - Prodi IP UMM sukses menyelenggarakan Simposium Nasional dengan mengus selengkapnya

Perkaya Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme, Prodi IP UMM Gelar LKP Malang.- Bertempat di Markas Infanteri 2 Kostrad Singosari, Malang, Prodi Ilmu Pemerintahan melalui HIMAP (Himpunan Mahasiswa Ilmu P selengkapnya

Prodi IP UMM Gelar Academic Orientations for Exchange Students Malang,- 2 Desember 2019. Sebanyak 15 Mahasiswa program exchange student dari COLA (College of Local Administration) Khon Khaen Universit selengkapnya

Pers IP UMM Gelar Kajian Fenomena Politik Kontemporer Rezim Soeharto yang dimana melahirkan sistem pemerintahan yang otoritarianisme, yang kemudian mencederai makna dari demokrasi Indonesia. Yang seti selengkapnya

Prodi IP UMM Gelar Pelepasan Peserta Students Exchange Program ke COLA KKU Thailand Prodi IP UMM resmi melepas secara simbolik keberangkatan mahasiswa Student Exchange Program ke College of Local Admi selengkapnya

Mahasiswa IP UMM Ikuti Simposium Nasional di Makassar Sebanyak 19 orang mahasiswa Prodi IP UMM menjadi delegasi untuk mengikuti Simposium Nasional “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemrintaha selengkapnya

Dosen Prodi IP UMM Terpilih Menjadi Ketua AIPPTM Hasil Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (RAKORNAS AIPPTM) yang diselenggarakan di Universitas Muhammad selengkapnya

PERS IP Gelar Diskusi Polemik Revisi UU Pertanahan Revisi UU Pertanahan kembali menjadi isu yang kontroversial berkaitan dengan produk legislasi yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. selengkapnya

PERS IP Gelar Diskusi Polemik Revisi UU KPK Pemberantasan Korupsi saat ini dalam masa yang suram. Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan pada rapat paripurna 19 September 2019 lalu selengkapnya