Malang, 9 November 2023. Isu dinasti politik di Indonesia kini kembali ramai diperbincangkan, terutama menjelang adanya Pemilu 2024 mendatang. Tidak banyak dari kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman terkait dinasti politik, yang tidak lain adalah bentuk pemertahanan kekuasaan dan tidak hanya terjadi di negara yang menganut sistem monarki, tetapi juga acap kali dijumpai di negara demokrasi termasuk Indonesia yang mana puncak pimpinan itu sendiri akan ditempati berdasarkan garis keturunan.
Ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik perhatian salah satu mahasiswi Ilmu Pemerintahan UMM angkatan 2021, yakni Destara. Menurutnya, saat ini kembali muncul tren politik keturunan atau kekerabatan sebagai gejala neopatrimonialistik. Sebab, kekuasaan negara diatur secara langsung oleh seorang penguasa yang menggunakan sistem patrimonial.
“Kalau dulu pewarisan kekuasaan ditunjuk secara langsung, saat ini di negara demokrasi kita politik dinasti ini dilakukan melalui jalur politik prosedural,” hematnya.
Selain itu, menurut Destara, tanpa disadari dinasti politik juga dapat memberikan dampak buruk secara signifikan terhadap akuntabilitas pada birokrasi karena terdapat kecenderungan potensi terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dinasti politik seperti demikianlah yang nantinya akan memberikan potensi tatanan politik yang buruk di tengah konsistensi reformasi birokrasi.
“Menurut saya, jika kekuasaan itu dibangun atas adanya ikatan keluarga, maka akan menciptakan kesenjangan ketika faktor keluarga akan bersifat mencampuri urusan yang bersifat umum. Maka, hal tersebut tidak lain akan menjadikan situasi dimana kepentingan keluarga atau golongan akan menjadi prioritas dalam sebuah dinasti politik,” ungkapnya.
Menurut Destara, untuk menaggapi isu dinasti politik yang saat ini tengah beredar maka sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang memiliki privilege untuk dapat memahami berbagai situasi politik di Indonesia, tentu harus mampu menganalisa berbagai kondisi dan situasi politik dengan dinamika yang telah ada. Pastinya tidak lain adalah untuk menentukan pemimpin yang eligible dan layak untuk membawa Indonesia ke arah berkemajuan. (van/roz)
