Kemiskinan di Indonesia adalah problem klasik yang sangat sulit diselesaikan oleh setiap kepemimpinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merekam sampai dengan Maret 2021 tercatat 10,09 persen atau 27,54 juta jiwa penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Ini yang disorot oleh Kang Nyoto selaku Dosen Praktisi Ilmu Pemerintahan UMM dalam Kuliah Bersama di Aula GKB 4 Lantai 9 UMM Malang, senin (27/11). “Kemiskinan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena telah berlangsung lama di negara yang kaya akan sumber daya alam. Ini ironis karena sampai saat ini cita-cita dari kemerdekaan untuk mewujudkan kesjahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercapai, “ungkap Kang Nyoto.
Kang Nyoto dalam sesi penyampaian materi. (foto:istimewa)
Lebih lanjut Kang Nyoto yang merupakan mantan Bupati Bojonegoro periode 2008-2018 menjelaskan beberapa kelemahan dalam dalam penanggulagan kemiskinan seperti anggaran yang terbatas, minim inovasi, dan koordinasi stakeholder terkait yang sangat lemah sehingga program-program penanggulangan kemiskinan sering tidak terintegrasi. Lebih jauh, kemiskinan juga diperparah oleh minimnya lapangan pekerjaan sehingga pengganguran tidak dapat terserap. Sampai dengan Agustus 2021 dari data BPS tercatat 9,1 Juta jiwa penduduk Indonesia adalah pengangguran.
Salah satu cara menyelesaikan kemiskinan adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ini yang seharusnya paling mendesak dilakukan karena untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kualitas taraf hidup masyarakat diperlukan kompetensi yang memadai. Data dari laporan Bank Dunia tahun 2018 menunjukkan bahwa skor Human Capital Index (HCI) Indonesia menempati peringkat 87 dari 157 negara. Jauh di bawah Singapura (peringkat 1), Vietnam (peringkat 48) dan Malaysia (peringkat 55). “Sangat mustahil bisa menyelesaikan kemiskinan dengan kualitas SDM yang rendah, akibatnya program-program penanggulangan kemiskinan tidak akan efektif, “tegas Kang Nyoto.
Karena itulah Pendidikan menjadi aspek yang sangat penting. Diperlukan kualitas Pendidikan yang terbaik agar tercipta SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan SDM yang unggul ekonomi akan bergerak, inovasi-inovasi baru yang menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan hasil usaha akan berdatangan, masyarakat juga mudah terserap di dunia kerja karena memiliki skill dan kompetensi. Untuk itu peran pemerintah menjadi sangat krusial. “Pemerintah harus mampu memastikan semua penduduk/masyarakat Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak, terjangkau dan berkualitas. Sebab itu ketimpangan pendidikan harus diselesaikan. Pemerintah harus lebih memprioritaskan daerah-daerah kantong kemiskinan dengan kualitas dan akses pendidikan yang rendah khususnya di desa dan luar Jawa. Semua itu bisa dilakukan asalkan ada komitmen serius dari pemerintah, “tutup Kang Nyoto.
