Muhammad Kamil dalam sesi penandatanganan kerjasama. (Foto: Istimewa)
Kerjasama dengan stakeholder terkait khususnya dengan lembaga pemerintah merupakan salah satu hal penting dan startegis yang harus dilakukan oleh setiap program studi. Tujuanya selain untuk meningkatkan kinerja dan mutu program studi juga dapat menjadi sarana promosi, membangun reputasi, berkontribusi langsung dalam penyelesaian masalah publik dan pemberdayaan masyarakat serta membantu pengembangan kompetensi mahasiswa. Kerjasama merupakan jejaring yang sangat penting dalam implementasi merdeka belajar.
Semangat itulah yang mendorong Prodi IP UMM untuk terus mengembangkan kerjasama dengan banyak instansi pemerintah di Indonesia. Terbaru dilakukan melalui penandatangan nota kerjasama dengan lima desa di Kabupaten Magetan Jawa Timur yang dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Magetan. Kelima desa tersebut adalah Desa Janggan, Gonggang, Puntukdoro, Ngiliran, Bedagung. Adapun poin kerjasamanya adalah Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat,Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Potensi Daerah/Desa, Pengembangan Ekonomi Daerah/Desa, Penguatan dan Pengembangan Center of Excellent (CoE), Program Magang Mahasiswa, Program Membangun Desa, Kegiatan Kemanusiaan, Kuliah Kerja Nyata Tematik/Program Pengabdian Mahasiswa dan Proyek Independen Mahasiswa.
Muhammad Kamil, S.IP.,MA selaku Ketua Prodi IP UMM menyambut dengan gembira dan antusias atas terwujudnya kerjasama ini. Networking seperti ini sangat bermanfaat untuk pengembangan program studi kedepanya dan terkhusus untuk kepentingan mahasiswa di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka ( MBKM). “Kami sangat bahagia dengan kerjasama ini, selain menunjukan kepercayaan 5 desa tersebut pada kapabilitas prodi IP juga sangat membantu dalam pelaksanaan MBKM dan program CoE sebagai salah satu kelas unggulan IP. Selanjutnya poin-poin kerjasama ini akan segera ditindaklanjuti secepatnya, kami akan segera membentuk tim khusus agar pelaksanaanya berjalan lancar, “tambah Kamil.
Secara khusus Kamil panggilan akrab beliau menekankan manfaat dari program ini untuk kelancaran implementasi (MBKM) dan Program CoE. Program magang mahasiswa, kegiatan kemanusiaan, dan proyek independen mahasiswa dapat dilakukan di lima desa ini yang tentunya akan mendapatkan bimbingan langsung dari dosen pendamping yang ditunjuk oleh Program Studi. “Salah satu syarat utama MBKM adalah tersedianya mitra kerjasama, karena itu kesepakatan ini sangat membantu prodi dan juga mempermudah mahasiswa. Untuk teknis pelaksanaanya akan kami rampungkan dalam 2-3 minggu kedepan,” tambah Kamil.
Begitupula dengan program CoE yang bertujuan kepada mahasiswa untuk memberikan bekal keilmuan serta praktik dalam bidang pemerintahan dan politik. Di IP program CoE dibentuk dalam program "Sekolah Analis Pemerintahan dan Politik" yang salah sub kelasnya adalah Pemerintahan Desa. “Kami sangat berharap perangkat desa khususnya kepala desa dapat menjadi salah satu narasumber utama dalam kegiatan yang akan dibentuk dalam kelas. Penjelasan mereka yang tentu saja sangat menguasai seluk belum tata kelola desa akan semakin memperkuat pemahaman mahasiswa soal desa secara lebih nyata, “tutup Kamil.