Malang, 20 Desember 2023. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) UMM kembali menyelenggarakan diskusi melalui forum Debate’s Community pada minggu ke-duabelas. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap satu minggu sekali tersebut bertujuan untuk merawat nalar kritis dari mahasiswa. Kegiatan diskusi diikuti oleh Mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 dan 2023.
Bertindak sebagai pemantik diskusi, yaitu kelompok presenter dari angkatan 2022 yang berjumlah lima orang dengan tema yang dibahas dalam diskusi kali ini berjudul “Catatan Korupsi: Melacak Aktor, Menyimak Implikasi”. Tema tersebut dipilih guna mengkaji tentang realitas korupsi yang terjadi di Indonesia.
Pertemuan yang mengkaji terkait realitas korupsi yang terjadi di Indonesia tersebut secara teknis berbentuk kegiatan diskusi dan komunikasi dua arah antara pemantik dan audiens. Dalam forum tersebut, pemantik menyampaikan materi dan argumentasi yang kemudian akan didiskusikan.
“Upaya pemberantasan korupsi dan penerapan prinsip-prinsip Good Governance harus terus berlanjut secara konsisten dan berkelanjutan. Ini akan memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai pihak,termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis. Dengan demikian, gerakan anti korupsi yang menuju Good Governance tetap menjadi inisiatif penting dalam membangun pemerintahan yang efisien dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Jelas pemantik
Melalui forum diskusi ini terbangun argumentasi dari mahasiswa dengan kesimpulan bahwasanya gerakan anti korupsi menuju Good Governance merupakan upaya yang sangat penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih darimeminimalisir korupsi dan nepotisme, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gerakan anti korupsi, dan penerapan prinsip-prinsip Good Governance. Meskipun terdapat berbagai keberhasilan dalam gerakan anti korupsi menuju Good Governance, masih ada tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya melaporkan dan menangani kasus korupsi, serta masih adanya praktik korupsi dan nepotisme di berbagai sektor.
Untuk mencapai gerakan anti korupsi menuju Good Governance maka memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, diperlukan. Dengan terus memperkuat gerakan anti korupsi dan penerapan prinsip-prinsip Good Governance, diharapkan tata kelola pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat terwujud, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.
