Malang, 12 Januari 2023. Program Studi Ilmu Pemerintahan melaksanakan kegiatan Workshop dengan tema “Penguatan Kompetensi Mahasiswa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Analisis Kebijakan”. Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama dengan fokus analis kebijakan dan sesi kedua berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
Workshop ini diadakan untuk menguatkan kompetensi dan kapasitas untuk penguatan kompetensi. Seperti yang kita ketahui bahwa Universitas Muhammadiyah Malang sendiri telah menyediakan Ujian Kompetensi (UKOM) bagi para mahasiswanya dan telah diakui oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan, Muhammad Himawan Sutanto, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III, Bapak MS Wahyudi, SE., ME selaku pembicara 1 terkait analis kebijakan, Bapak Setyo Wahyu S, SE., ME selaku pembicara 2 terkait analis kebijakan, Bapak Prof. Dr. Oman Sukmana, M.Si selaku pembicara 1 terkait pemberdayaan masyarakat dan Bapak Abdus Salam, S.Sos., M.Si selaku pembicara 2 terkait pemberdayaan masyarakat.
“Terkait dengan tema di workshop kali ini, ada pemberdayaan masyaraka dan analis kebijakan, yang mana Pemberdayaan masyarakat ini berkaitan dengan kelas Center of Excellence Pemerintahan Desa juga Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat. Analis Politik berkaitan dengan mata kuliah kebijakan publik dan analisis kebijakan berbasis IT, untuk CoE yaitu analisis pemerintahan dan politik”, ungkap Kaprodi Ilmu Pemerintahan dalam sambutannya membuka kegiatan workshop ini.
Selanjutnya, sambutan juga diberikan oleh Wakil Dekan III, “Kurikulum di IP telah menyediakan antara lain, magang, praktikum, dan uji kompetensi. Uji Kompetensi sendiri dibuat oleh para praktisi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing praktisi”, ungkapnya menegaskan.
Sesi pertama pada kegiatan workshop diawali dengan penyampaian materi terkait analis politik. “Ada 9 unit kompetensi yang menjadi fokus untuk mendapatkan sertifikasi analis kebijakan publik, yaitu menyusun desain kajian dan analisis kebijakan, membuat instrumen kajian dan analisis kebijakan, melakukan pengumpulan data dan informasi untuk kajian dan analis kebijakan, menyusun laporan kajian dan analisis kebijakan, menyusun rekomendasi kebijakan, menyusun bahan publikasi rekomendasi kebijakan, mempublikasikan naskah kebijakan, menyusun desain advokasi kebijakan, dan melakukan kegiatan advokasi kebijakan” ungkap 2 pembicara analis kebijakan publik.
Diharapkan mahasiswa dapat memaksimalkan workshop yang dilakukan oleh prodi IP ini, bukan hanya berfikir sekedar untuk memnuhi kepentingan prodi tapi untuk mahasiswa atau kalian itu sendiri. Dan perwujudan dari workshop ini juga untuk melihat, apakah kurikulum yang telah ditetapkan oleh IP berjalan dengan sebagaimana mestinya, atau tidak.
