Pers Prodi IP Gelar Diskusi Soal Otonomi DaerahOtonomi daerah memang dipuji sebab memberikan ruang ekpresi secara luas bagi pemerintahan lokal dalam membangun kebijakan publik berbasis kearifan lokal. Dengan segala atribut kewenangan luas yang dimiliki pemerintah daerah dituntut mampu mengkreasikan secara terukur berbagai macam model kebijakan daerah yang mampu mendorong tumbuh-kembangnya ekonomi lokal/masyarakat. Mimpi itulah yang berusaha dipotret dalam diskusi rutin Pecinta Riset dan Menulis (Pers) IP UMM, jum’at (27/04/2018). Diskusi yang mengambil tema Potret Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah, penguatan atau pelemahan’’ disajikan oleh Danang Kurniawan, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM angkatan 2015. Diskusi epistemik yang berlangsung dinamis ini berusaha memotret secara kritis apakah otonomi daerah berhasil membangun pelembagaan ekonomi lokal dengan berhasil membawa perbaikan kesejahteraan di daerah. Dengan mengambil Kabupaten Madiun sebagai contoh, penyaji memberikan gambaran bahwa ada kegagalan praktek pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal di daerah. Pemerintah daerah belum mampu secara maksimal menstimulus tumbuhnya pusat-pusat ekonomi masyarakat seperti UMKM. Pemerintah daerah terlihat kehilangan kapasitas dengan dalih klasih; anggaran terbatas dan lemahnya kapabilitas birokrasi. Fakta ini sebetulnya disetujui oleh semua peserta diskusi dengan menambahkan bukti di beberapa daerah yang memiliki problematika yang sama. Masalah ini sebetulnya bisa diselesaikan melalui perubahan paradigma pelayanan publik melalui New Public Manajemen (NPM) dimana menuntut birokrasi daerah lebih berorientasi pada melayani publik secara lebih efisien dan efektif. Prasyarat ini hanya akan terwujud jika ada political will yang tinggi dari kepala daerah untuk mau melakukan reformasi birokrasi dan kebijakan daerah. Tanpa itu, perubahan kesejahteraan yang salah satunya dapat didorong melalui pengembangan ekonomi lokal sulit diwujudkan.
