Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si dalam penyampaian materi (Foto:Hendra)
Smart City merupakan sebuah konsep kota cerdas yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik dengan perspektif berkelanjutan. Smart City merupakan pengejewantahan konsep kota ideal dan modern yang mampu menyelesaikan semua masalah publik secara efisien dan efektif melalui penyediaan inovasi-inovasi. Smart City merupakan konsekuensi dari revolusi teknologi informasi yang mengharuskan pemerintah mampu mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki dengan berbasis teknologi informasi. Smart City adalah bentuk dari optimalisasi pelayanan publik yang wajib disediakan pemerintah kepada masyarakat.
Di Indonesia, Surabaya merupakan kota yang pertama kali mempopulerkan Smart City di Indonesia melalui program Smart Governance, Smart Living dan Smart Enviroment. Bisa dikatakan berhasil, konsep tersebut kemudian direplikasi oleh banyak daerah di Indonesia. Sampai saat ini tercatat beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Batu, dan kota-Kota besar lainya yang telah mendeklarasikan diri sebagai daerah berbasis Smart City. Konsep Smart City di Indonesia tergolong baru sehingga sangat wajar jika memiliki banyak kelemahan dan tentu saja juga memiliki peluang untuk berhasil. Untuk memotret hal tersebut, Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMM Malang mengadakan Seminar Nasional Teknologi Informasi Pemerintahan dengan tema “Peluang dan Tantangan Pengembangan Smart City di Indonesia”, kamis (11/6/2022).
Seminar yang dilakukan secara blended dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini menghadirkan tiga pembiacara utama yakni Dwi Elfrida Martina S.IP., MPPM (Koordinator Layanan Aplikasi Pemerintah Daerah, KEMENKOMINFO RI), Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si (Dosen Program Studi Ilmu pemerintahan UMM), dan Djoko Sigit Sayogo, S.E., M.Acc., PhD (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM). Dengan moderator Helatsani Widia, S.IP., MA (Dosen Ilmu Pemerintahan UMM) kegiatan ini dihadiri oleh dosen dan mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM berjumlah 150 orang dan dibuka langsung oleh Dekan FISIP UMM Malang, Prof. Muslimin Machmud, M.Si.
Dwi Elfrida Martina selaku pembicara pertama menegaskan komitmen kuat dari pemerintah pusat. “Kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah terus pemerintah pusat lakukan. Tujuanya adalah mengharmonisasikan regulasi yang ada dan implementasinya dapat diukur dan dievaluasi. Martina yang juga merupakan lulusan Magister Massachusetts Amerika Serikat ini menambahkan bahwa kunci utama Smart City adalah keberanian dan konsistensi pemerintah dalam melakukan inovasi. Tanpa hal tersebut sulit mengharapkan tercapainya transformasi digital dalam model pelayanan berbasis elektronik yang menjadi ciri utama Smart City, “tutup Martina.
Antusiasme mahasiswa dalam kegiatan (Foto:Hendra)
Djoko Sigit Prayogo sebagai pembiacara kedua menyampaikan bahwa ada tiga fungsi utama pemerintah yakni pembangunan, pengayoman dan pelayanan dan Smart City merupakan implementasi dari ketiga hal tersebut. Indonesia sebetulnya memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan Smart City dan berhasil. Meskipun kesenjangan digital masih besar di Indonesia namun setiap tahun kesenjangan tersebut dapat dikurangi. Itu artinya banyak masyarakat kita yang telah melek teknologi informasi sehingga dapat menjadi Smart People. “Smart People artinya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses layanan publik berbasis internet, “jelas Djoko. Adapun tantanganya adalah budaya pemerintah yang masih menganggap Smart City adalah bahaya bagi kekuasaan. “Smart City menciptakan transparansi dan akuntabilitas sehingga wajar diabaikan bagi pemerintah yang korup, indikasi tersebut cukup kuat dilapangan, “tutup Joko.
Dr. Tri Sulistyaningsih selaku pembicara terakhir menegaskan bahwa kunci utama Smart City di daerah adalah kepempimpinan. “Smart City adalah data dan analisis, bagaimana mengolah data dengan maksimal, jika masing2 Organisai Perangkat Daerah (OPD) mengelola data sendiri maka tidak ada smart. Sinergitas itu hanya bisa terjadi jika kepala daerah mampu tegas dan memiliki komitmen yang tinggi. “di Indonesia komitmen Gubernur, Bupati, Walikota belum sepenuhnya baik, itulah mengapa di banyak daerah Smart City belum diterapkan (menjadi prioritas) ataupun kalau sudah masih penuh masalah tapi perbaikanya belum optimal,"tambah Tri. Tri menambahkan bahwa di Indonesia ekspektasi publik akan Smart City sangat tinggi namun kapasitas pemerintah sangat terbatas salah satunya political will kepala daerah yang rendah.
