 |
|
Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si (Kaprodi Ilmu Pemerintahan), Ryanda (Wakil Ketua HMJ IP), dan Luthfi Jayadi (Ketua Dewan Pengurus MCW) |
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMAP) Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Corruption Watch (MCW) mengadakan Workshop Pelayanan Publik dengan tema Pelayanan Publik di Kota Malang (14/4). Pemateri pada kegiatan yang dihadiri mahasiswa ilmu pemerintahan dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat ini adalah Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, dan Luthfi J.Kurniawan, ketua dewan pengurus MCW. Workshop ini sengaja diadakan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Malang. Sudah saatnya mahasiswa sebagai agent perubahan melakukan tindakan nyata untuk masyarakat. Menurut Luthfi, tugas mahasiswa tidak hanya mengurus kepentingan intelektual pribadi seperti meraih nilai mata kuliah atau prestasi-prestasi lain yang hanya dinikmati pribadi mahasiswa. Mahasiswa harus berperan lebih luas sehingga masyarakat merasakan manfaat nyata dari adanya mahasiswa sebagai pelopor perubahan menuju lebih baik. “Mahasiswa Ilmu Pemerintahan harus berperan melakukan perubahan pada bidang pemerintahan. Workshop yang diadakan ini bentuk dari peran mahasiswa untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik di Kota Malang”,tuturnya. Workshop yang diadakan mahasiswa bersama LSM ini menjadi wadah untuk memahami bagaimana kualitas pelayanan publik di Kota Malang.
Menurut Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., meskipun Kota Malang sebagai kota modern namun menyimpan persoalan sosial ekonomi yang patut dicermati serius. Pembangunan Kota Malang dinilai menyimpang dari asas kemanusiaan dengan dibuktikan adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Di Kota Malang, perkembangan masyarakat kategori kaya cukup pesat ditandai dengan tumbuh dan menjamurnya industri pada segala bidang. Perkembangan ini patut diapresiasi namun menjadi persoalan ironis jika melihat pertumbuhan masyarakat kategori miskin di Kota Malang yang juga tumbuh pesat. Masyakarat miskin di Kota Malang semakin banyak. Mereka bermukim dipinggir sungai berantas, pasar, rel kereta api, dan tempat-tempat kumuh lain. Selain itu, anak jalanan dan pengemis di Kota Malang semakin menjamur. Persoalan ini menjadi bagian dari problematika di kota bunga ini. “Kota Malang yang maju dan modern ini menyimpan banyak persoalan. Masyarakat miskin semakin menjamur, dan ini menjadi bagian dari tanggung jawab besar pemerintah Kota Malang”, ujarnya.
Dilihat dari perspektif tata kota, Kota Malang semakin carut marut. Pembangunan diletakkan dimana-mana tanpa memperhatikan ruang terbuka bagi masyarakat Kota Malang. Masyarakat semakin sulit menemukan tempat yang nyaman dan aman. Menurut Ibu tiga anak ini, dampak dari caut marutnya tata kota adalah kemacetan transportasi. “Transportasi Kota Malang semakin tidak lancar seperti sepuluh tahun lalu,”, tuturnya. Banyak persoalan di Kota Malang yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang seolah terlena dengan slogan yang dimiliki sebagai Kota Pendidikan dan Kota Bunga. Saatnya Kota Malang tidak hanya mengedepankan slogan namun perlu diikuti fakta.
