Malang, 15 November 2023. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) UMM selenggarakan kegiatan diskusi melalui forum Debate’s Community pada minggu ke-tujuh. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap satu minggu sekali ini, bertujuan untuk merawat nalar kritis mahasiswa. Kegiatan diskusi diikuti oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 dan 2023.
Bertindak sebagai pemantik diskusi, yakni kelompok presenter dari angkatan 2022 yang berjumlah empat orang. Tema yang dibahas dalam diskusi kali ini berjudul “Sistem Presidensial dan Politik Pemilu di Indonesia”. Tema tersebut dipilih guna mengkaji tentang korelasi antara sistem pemerintahan dengan dinamika politik di Indonesia.
Pertemuan yang mengkaji tentang sistem presidensial dan dinamika politik pemilu ini, secara teknis berbentuk kegiatan diskusi dan komunikasi dua arah antara pemantik dan audiens. Dalam forum tersebut, pemantik menyampaikan materi dan argumentasi yang kemudian akan didiskusikan.
“Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia adalah penggunaan sistem multipartai dalam sistem politik. Dari perspektif demokrasi, penggunaan sistem multipartai ini memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam hak-hak politik,” jelas pemantik.
Kemudian pemantik juga menyampaikan bahwasannya, jika ditinjau dari perspektif efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, maka system multipartai ini justru melemahkan pelaksanaan sistem presidensial.
“Persaingan politik antara DPR dan Presiden seringkali menghasilkan konflik antara dua lembaga negara tersebut. Dampaknya adalah penyelenggaraan pemerintahan seringkali lebih banyak dipenuhi oleh isu-isu politik daripada implementasi kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap pemantik.
Melalui forum diskusi terbangun argumentasi dari mahasiswa dengan simpulan bahwasannya, penerapan sistem presidensial di Indonesia pada kenyataannya telah digabungkan dengan sistem multipartai yang cenderung menghasilkan konflik politik antara kelompok partai di dalam koalisi pemerintah dan kelompok partai di dalam koalisi oposisi.
Keadaan seperti ini menyebabkan kedudukan sistem presidensial menjadi lemah jika komposisi partai di parlemen didominasi oleh koalisi oposisi. Hal ini berpotensi mengakibatkan proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif mengalami kebuntuan jika terdapat perbedaan pandangan di parlemen. (van/roz)
