Prodi IP Gelar Diskusi Publik Bertema “Praktik Korupsi dan Mafia APBD”.

Sabtu, 08 September 2018 12:02 WIB  

Prodi IP Gelar Diskusi Publik Bertema “Praktik Korupsi dan Mafia APBD”.

Sabtu, 8 September 2018, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM menyelenggarakan Diskusi Publik bertema “Praktik Korupsi dan Mafia APBD”. Acara ini menghadirkan Bapak Luthfi J. Kurnian sebagai pegiat anti korupsi, H Lookh Mahfudz mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2009-2014, Bapak Edi Rudianto dari Pemuda Muhammadiyah dan Salahudin Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM. Acara yang dihadiri oleh sekitar 40 tamu undangan dari berbagai stakeholder baik itu praktisi, akademisi, advokat, jurnalis maupun dari NGO. Diskusi Publik ini membahas tentang akar masalah korupsi di tingkat lokal, terutama yang terjadi di kota Malang.

Dari hasil pemaparan pemateri setidaknya ada tiga temuan penyebab korupsi di kota Malang. Pertama, sistem kepartaian yang tidak terlembaga secara demokratis yang menyebabkan menguatnya partai politik oligarkis. Sehingga memunculkan kader maupun calon legislatif yang tidak memiliki integritas. Padahal partai politik merupakan pintu utama menuju kursi kekuasaan. Kedua, sistem proporsional terbuka yang liberal membuka celah terjadinya praktik money politic untuk memperoleh kursi kekuasaan. Politik biaya tinggi ini membuka celah masuknya donatur atau pengusaha untuk membiayai cost politik dengan kompensasi kebijakan anggaran dan pembangunan untuk memuluskan proyek-proyek mereka. Ketiga, penyebab korupsi adalah lemahnya kekuatan civil society sehingga proses politik kebijakan pengaggaran di kooptasi oleh kepentingan elite eksekutif dan legislatif. Karena ketiga sumber tersebut, korupsi di daerah dibajak oleh elit, baik itu oleh elite pemerintah maupun elite pengusaha, akibatnya anggaran pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat sulit terealisasi.

Solusi yang ditawarkan untuk memutus mata rantai korupsi adalah pertama perlu penguatan kelembagaan Partai politik yang demokratis untuk memutus kekuatan oligarkis di tubuh partai politik. Kedua, penguatan civil society untuk menumbuhkan gerakan moral dan kesadaran kolektif agar mengawal pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Terakhir, adalah menumbuhkan sikap asketis dan keneragawanan dari para pemimpin.

Shared: