Prodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Malang
Prodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Malang

Praktikum Legal Drafting Mahasiswa IP Dibekali Kemampuan Legal Drafting

Author : Administrator | Senin, 02 September 2013 08:52 WIB

Legal Drafting adalah salah satu bidang ilmu yang harus dipahami oleh semua stakeholder terutama mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Bidang ilmu ini bisa dibilang cukup penting untuk praktik pemerintahan khususnya dalam mendukung kesuksesan kebijakan otonomi daerah. Pasca diterapkannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak membuat peraturan daerah sesuai aspirasi dan kearifan lokal. Karena itu, kebijakan otonomi daerah membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional dalam bidang pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Tanpa SDM profesional, kebijakan otonomi daerah tidak berdampak baik bagi kelangsungan pembangunan daerah.

Merespon tuntutan itu, Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang membakali mahasiswanya pengetahuan tentang legal drafting yaitu teknik dan metode penyusunan Perda. Krishno Hadi MA, kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan, mengatakan “kami mewajibkan mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk mengikuti praktikum legal drafting karena ini memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pemerintahan dari hari ke hari mengalami perubahan menuju paradigma demokrasi”, tuturnya.

Akhir-akhir ini metode legal drafting semakin menjadikan demokrasi sebagai acuan. Artinya, stakeholder termasuk mahasiswa harus mampu berperan aktif didalam penyusunan Perda sehingga melahirkan Perda yang mampu mendorong pembangunan daerah yang menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Krishno Hadi berperan aktif dalam penyusunan Perda minimal mahasiswa harus memiliki bekal keilmuan bagaimana metode dan teknik penyusunan Perda. “Praktikum ini bagian dari upaya Laboratorium untuk membekali mahasiswa tentang metode dan teknik penyusunan Perda”, ujarnya di laboratorium Ilmu Pemerintahan.

Pada hakikatnya penguasaan dalam penyusunan Perda tidak lepas dari pengetahuan kita tentang filsafat, perundang-undangan, sosiologis, dan politis karena sebuah Perda harus berlandaskan pada kajian filsafat sebagai landasan filosofi sebuah peraturan, kajian perundang-undangan sebagai landasan hukum sebuah peraturan, sosiologis sebagai pertimbangan kemasyarakatan termasuk budaya dan nilai-nilai lokal sebuah peraturan, dan kajian politis sebagai pertarungan kepentingan terhadap sebuah peraturan. “Karena itu, ilmu legal drafting dapat dikatakan sangat inheren dengan Ilmu Pemerintahan dan wajib dipahami oleh mahasiswa ilmu pemerintahan”, tuturnya.

 
Shared:

Komentar

Tambahkan Komentar


characters left

CAPTCHA Image