Mengembalikan Kepercayaan Publik dalam Penanganan Covid-19

Sabtu, 02 Mei 2020 08:09 WIB   Administrator

Malang, 2 Mei 2020. Pada tanggal 30 April 2020 Prodi IP UMM kembali menggelar diskusi Milenial Talk seri ke 3. Narasumber pada diksusi ini adalah Nabila Dzikri Azhari dan Ilham bin Yasin serta dimoderatori oleh Kamila Choirunnisa. Ketiganya merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2017. Pada diskusi ini narasumber fokus pada public trust, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap Policy Maker (Pemerintah). Iham dan Nabila mengklasifikasikan masyarakat dapat dibagi menjadi dua yaitu, pertama ada masyarakat menengah keatas dan yang kedua adalah masyarakat yang menengah kebawah. Saat ini pemerintah masih belum bisa memprioritaskan kebijakan mana yang seharusnya dilakukan yang pertama adalah kebijakan untuk menaikan perekonomian pada saat pandemi ini ataukah lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat. Telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan diturunkan secara rinci di Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun, dari peraturan tersebut penanganan PSBB mengapa harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan menunggu untuk melaksanakannya. Jika berkaca dari Wuhan yang pertama kali terkena Pandemi ini mereka tidak menunggu dari pusat, bahkan pemerintah pusat langsung memutuskan agar daerah mana yang sudah terjangkit langsung di lockdown. Jika pemerintah Indonesia menginginkan menjaga kesehatan masyarakat tidak perlu lagi untuk menunggu dari pusat dan juga bantuan seperti alat kesehatan dan juga makanan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, yang masih disayangkan adalah pemerintah masih memberlakukan penerbangan bagi para pembisnis untuk keluar dan masuk Indonesia dengan alasan untuk perekonomian negara sedangkan masyarakat yang merantau dan telah kehilangan pekerjaannya dilarang untuk kembali ke daerahnya. Inilah yang seharusnya ada komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Adanya berita-berita dari media sosial maupun cetak yang membuat masyarakat merasakan takut kepada corona virus ini dan juga kepada seseorang yang terkena atau positif covid-19. Seharusnya mereka yang terkena corona virus harus diberikan dukungan agar dapat sembuh itu menyebabkan daya tahan tubuh mereka naik bukan untuk dibenci karena ini bukanlah sebagai aib. World Health Organization (WHO) juga memberikan arahan agar physical distancing bukan menjadi social distancing yang artinya adalah menjaga jarak bukan tidak bersosial. Informasi-informasi yang diberikan oleh beberapa media yang dapat merusak pikiran masyarakat dan membuat resah masyarakat. Terakhir mereka menyuarakan pesan bahwa baik pemerintah atau masyarakat harus saling percaya dan bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, semoga wabah ini segera berlalu.

Shared: