Mahasiswa IP UMM jadi Delegasi Kementerian dalam Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Kamis, 18 Juli 2019 10:56 WIB   Administrator

Mahasiswa IP UMM jadi Delegasi Kementerian dalam Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Sejak tanggal 1 Juli, program magang riset pemerintahan yang menjadi program unggulan dari Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM sudah mulai dilaksanakan. Seluruh mahasiswa IP diberikan kesempatan untuk terjun langsung di beberapa instansi/lembaga pemerintah, baik yang ada di Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur hingga di Kementerian/Lembaga yang ada di pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan magang riset pemerintahan sampai tanggal 31 agustus mendatang. Begitupun dengan 2 (dua) orang mahasiswa IP UMM yakni Yuda Dwi Hanggara dan Reynold Septian Multhy Yuana yang melaksanakan magang di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Rabu 17 Juli 2019, kedua mahasiswa ini juga mendapatkan kesempatan menjadi delegasi dari intansinya (Asdep Pengembangan Wisata Budaya) untuk menghadiri sosialisasi pembangunan zona integritas (ZI) . Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Sari Pan Pacific Jakarta. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan instansi pemerintahan dan birokrasi yang bersih serta bebas dari korupsi atau sering disebut dengan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Acara ini dibuka langsung oleh Plt. Sekretaris Menteri Kementerian Pariwisata Ibu Ni Wayan Giri Adnyani. Sosialisasi ini juga diisi dengan penyampaian materi oleh 2 (dua) orang narasumber yaitu Ibu Naftalina Sipayung, SH., MAP yang memaparkan materi tentang komitmen dari pimpinan untuk memulai reformasi birokrasi, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan hingga manajemen zona integritas. Sedangkan Ibu Desmarwita Sipayung, SH., MAP selaku Kabid Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan menyampaikan materi tentang pemahaman penanganan pengaduan masyarakat, cara pencegahan tindak korupsi serta 3 aspek utama reformasi birokrasi yaitu Start, Stop dan Continue. 3 aspek ini merupakan suatu kesatuan yang dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang akuntabel, transparan dan responsif terhadap masyarakat. 

Shared: