Mahasiswa IP UMM Berpartisipasi Dalam Dialog Pemindahan Ibu Kota Bersama Kementerian PPN/Bappenas

Kamis, 22 Agustus 2019 09:19 WIB   Administrator

Mahasiswa IP UMM Berpartisipasi Dalam Dialog Pemindahan Ibu Kota Bersama Kementerian PPN/Bappenas

Malta Ra Anisa Agustin, Deri Fikri Haikal, Yanwar Bhima Marga Tireza dan Achmad Debby Santana yang merupakan mahasiswa Prodi IP FISIP UMM berkesempatan untuk berpartisipasi dalam dialog publik kegiatan Youth Talk: Yuk Pindah Ibu Kota, yang diselenggarakan di Ruang Djunaedi Hadisumarto (DH) Lantai 1, Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi ini menghadirkan narasumber yang pakar didalam perencanaan pembangunan negara seperti Bambang Brodjonegoro selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas, Himawan Hariyoga selaku staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan dipandu oleh 2 orang Moderator dari kalangan milenial yaitu Tasya Kamila dan Pangeran Siahaan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (20/08/2019) ini merupakan sebuah forum terbuka terkhusus bagi generasi muda (milenial) dan bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi terkait dengan pemindahan ibu kota serta output apa saja yang paling berpengaruh untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pemindahan Ibu Kota ini juga merupakan langkah yang diambil oleh negara untuk mewujudkan Indonesia sebagai sentris pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomidemi indonesia yang lebih maju.

Bambang Brodjonegoroselaku Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam paparannya menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi dasar dilakukannya pemindahan Ibu Kota seperti tingginya potensi ancaman gempa di Jakarta, karena Indonesia terletak di kawasan ring of fire yang sangat berbahaya(Gunung Krakatau dan Gunung Gede). Selain itu, Jakarta juga dibayang-bayangi dengan potensi ancaman tsunami megathrust yang melewati bagian Selatan Jawa Barat dan Selat Sunda serta potensi terjadinya krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Krisis ini diakibatkan karenas ekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan total sebanyak 150jutapenduduk.

Untuk mengatasi krisis di wilayah DKI Jakarta serta untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dalam proses perbaikan bangsa Indonesia di Tahun 2030 mendatang, makadisusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 pilar utama, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah “Ibu Kota Negara akan dipindah kemana?”. Maka jawabannya adalah Pulau Kalimantan. Lokasi ini dipilih dengan latar belakang letaknya yang sangat strategis dan berada di tengah wilayah Indonesia, serta bebas dari potensi ancaman gempa dan tsunami. Pemilihan lokasi ini juga telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti ketersediaan luas lahan milik negara, kemiringan lahan dan data dukungan tanah serta ketersediaan sumber daya air.

Pembangunan Ibu Kota Negara yang nantinya akan mengusung konsep Forest City atau Living with Nature minimal harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 50% dari total area yang meliputi Recreational Park, Green Spaces, Zoo, Botanical garden, dan Sport Complex yang semuanya terintegrasi dengan bentang alam seperti kawasan berbukit dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sertastruktur topografi.

Bambang juga menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan tidak akan membawa seluruh aspek yang sudah terbangun di DKI Jakarta.Ibu Kota baru di Kalimantan hanya akan menjadi pusat pemerintahan, sedangkan pusat bisnis dan keuangantetapakan terpusat di Jakarta.

Shared: