Desa/Kelurahan Sebagai Benteng Terkahir, Prodi IP Dorong Perkuat Peran Pemerintah Desa/Keluarahan

Rabu, 29 April 2020 16:06 WIB   Administrator

Malang, 29 April 2020. Di tengah situasi pandemi covid-19 yang berlum berakhir. Prodi IP menggelar seri ke 2 diksusi online dengan tema "Optimalisasi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia". Pada diskusi kali ini di moderatori oleh dosen muda Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Ali Roziqin, M.PA, dan menghadirkan dua narasumber yaitu dosen senior Prodi Ilmu Pemerintahan UMM, Drs. Krishno Hadi, M.A dan praktisi Drs. Agus Purwanto, M.Kes sekaligus Lurah Purwodadi  Kota Malang. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Agus Purwanto, Pak Pur sapaannya menjelaskan bahwa desa/kelurahan merupakan benteng terakhir dalam penanganan covid-19 di Indonesia. Jika kondisi desa tidak bisa dikendalikan tentu ini menjadi preseden buruk bagi semua masyarakat. Selain itu dalam setiap kelurahan/desa telah membentuk gugus tugas yang bertanggung jawab dalam penanganan covid-19 di tingkat desa.

 

Status pemerintahan desa merupakan korban, karena apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah hasil dari kebijakan pusat. Padahal sumber daya yang dimiliki di desa sangat terbatas. Di tambah dengan tidak disiplin dan jujurnya masyarakat dalam upaya preventif penanganan covid-19.
Selanjutnya pemateri ke dua yaitu Krishno Hadi lebih memfokuskan secara teoritik bahwa  pemeritntah desa itu memang tidak bisa membuat kebijakan tersendiri. Dan kebingungan di aras lokal adalah akibat dari kegamangan pemerintah pusat pada penanganan covid-19. Situasi seperti ini menjadi lebih rumit ketika prakteknya di masyarakat desa/kelurahan dimana banyak sekali masyarakat yang rentan terhadap dampak dari covid-19.
Kesimpulan dari diskusi ini lah kita harus sepakat bahwa desa adalah level pemerintahan yang paling menjadi korban dalam upaya penanganan covid-19. Desa tidak bisa menentukan kebijakan secara mandiri. Selain itu, sebagai garis terakhir pertahanan dalam melawan covid-19, masyarakat awm juga perlu menaati, disiplin dan jujur dalam setiap arahan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Shared: